Medan, barisanbaru.com
Surat Nomor : 21/LSM-SP/VI/2026 tanggal 5 Juni 2026 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRDSU pada dasarnya merupakan reaksi atas sikap Subandi selaku Ketua Komisi E DPRDSU yang mengabaikan permintaan informasi publik sebanyak dua kali oleh LSM SUARA PROLETAR dan dianggap bagaikan angin lalu, sesungguhnya hal ini adalah merupakan pelanggaran serius terhadap asas keterbukaan informasi.
Dengan adanya laporan resmi terhadap permintaan Hasil Investigasi Dinkessu Yang Pertama (yang menurut informasi ditolak Subandi), Hasil Investigasi Ulang dan Kesimpulan RDP, dalam hal ini Pejabat PPID Sekretariat DPRDSU tidak boleh bersifat pasif.
Secara hukum, penanggung jawab utama seluruh informasi publik diparlemen dibawah kendali Sekretariat DPRDSU selaku Pejabat PPID yang dalam prakteknya kemudian menarik dan mendokumentasikan secara resmi apa yang diminta LSM SUARA PROLETAR di pusat data PPID.
Informasi yang diperoleh dilapangan menyatakan bahwa maksimal 17 hari kerja sejak laporan yang disampaikan resmi teregisterasi di PPID hal ini sudah selesai.
Jika dibutuhkan, PPID mengundang pelapor untuk berdiskusi atau melakukan klarifikasi dokumen.
Dalam ranah hukum acara pidana (Pasal 184 KUHAP) dokumentasi hasil investigasi dan kesimpulan RDP yang diberikan PPID akan dikategorikan sebagai Alat Bukti Surat dan dokumen tersebut memiliki nilai pembuktian yang kuat dan objektif dimata penyidik.
LSM SUARA PROLETAR berharap dalam kurun waktu 17 hari kerja sejak laporan yang disampaikan diregistrasi, apa yang diminta bisa dipenuhi Pejabat PPID Sekretariat DPRDSU. Apapun ceritanya masalah ini juga sudah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRDSU. “We see the next”, kata Ridwanto Simanjuntak,SIP.
(K-007)
