PRAPERADILAN BARU TERHADAP POLRESTABES MEDAN DIDAFTARKAN

Investigasi6 Dilihat

Medan, barisanbaru.com

Tidak adanya progress yang dilakukan Polrestabes Medan atas putusan praperadilan Nomor : 105/Pid.Pra/2026/PN.Mdn tanggal 29 September 2026 dimana praperadilan tersebut dilatarbelakangi oleh Laporan Polisi yang dibuat Ridwanto Simanjuntak,SIP tanggal 16 Maret 2026 terkait pembatalan operasi secara sepihak yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Royal Prima (RSURP) yang sudah dijadwalkan lebih dahulu sebelum terjadinya pembatalan.

Polrestabes Medan mengindikasikan tidak adanya itikad baik untuk menindaklanjuti putusan praperadilan tersebut hingga Laporan Polisi yang dibuat Ridwanto Simanjuntak,SIP sampai pada tahap P21 dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan negeri Medan.

Namun demikian Ridwanto Simanjuntak,SIP dengan penuh keyakinan menindaklanjuti perjuangannya untuk mendapatkan keadilan lewat gugatan Praperadilan Baru dimana Kapolrestabes Medan sebagai Tergugat 1 dan Kasat Reskrim Polrestabes Medan sebagai Tergugat 2.

Hal tersebut tertuang pada Akta Permohonan Praperadilan Nomor : 140/Pod.Pra/2026/PN.Mdn yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Medan Andi Lukmana tanggal 10 November 2026.

Ridwanto Simanjuntak,SIP dalam siaran persnya kepada wartawan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya tidak lain merupakan indikasi kebobrokan kepemimpinan Polrestabes Medan dalam menangani perkara yang dialami masyarakat kecil.

Dalam gugatan Praperadilan Baru Pemohon menyatakan enam (6) hal yang merupakan alasan dalam usulan Praperadilan Baru tersebut sebagai side effect atas terjadinya stagnasi terhadap putusan Praperadilan sebelumnya.

Ini merupakan bukti bahwa Polrestabes Medan tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 158 huruf e Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2025 dimana Pengadilan Negeri berwenang penuh untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya “Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah (undue delay).

Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Kategori Pelanggaran Kode Etik Polri serta dugaan pelanggaran Pasal 4 huruf d PP Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Terkait kondisi tersebut diatas, Ridwanto Simanjuntak,SIP berupaya agar pelanggaran kode etik yang dilakukan Polrestabes Medan dikombinasikan dengan gugatan Praperadilan Baru atas dasar penundaan perkara yang tidak sah (undue delay).

banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *