Medan, barisanbaru.com
Banyak hal yang mengakibatkan kebobrokan Perumda Tirtanadi merupakan bukti bahwa Perumda Tirtanadi tidak dikelola secara profesional, hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini dimana Perumda Tirtanadi Belum Memilih Metode Perhitungan Kehilangan Air yang akurat; Perumda Tirtanadi Belum Menetapkan Daftar Pelanggan Baru Sesuai Dengan Klasifikasi / Penggolongan Tarif yang Diatur dalam Ketentuan; Perumda Tirtanadi Belum Melakukan Penagihan Rekening Air dan Tunggakan Secara Optimal; Perumda Tirtanadi Belum Melakukan Pengelolaan Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan dan Berorientasi pada pencapaian Tujuan Operasional Perusahaan; Perumda Tirtanadi Belum Melakukan Mengadministrasikan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan dan Pelaporan Keuangan dengan Tertib dan Sesuai Ketentuan.
Kesimpulan sebagaimana yang dituangkan pada Bab IV hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024 s/d Semester I Tahun 2025 atas pemeriksaan pada Perumda Tirtanadi antara lain sebagai berikut :
-Belum adanya Program / Kegiatan Penyediaan Air Bersih dengan Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas Sesuai Standar yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pelayanan distribusi air dengan pemerataan tekanan kepada seluruh pelanggan, timbulnya resiko yang berdampak pada kesempatan pelanggan atas kualitas air yang tidak sesuai standar dan pengujian kualitas air yang tidak memadai serta pelanggan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari atas jam layanan penyediaan air dan jaringan distribusi yang tidak memadai.
-Perumda Tirtanadi Belum Melaksanakan Program / Kegiatan Penurunan Tingkat Kehilangan Air yang Memadai sehingga Perumda Tirtanadi mengalami kekurangan pendapatan atas kehilangan air tidak tercapai atas tidak terlaksananya program pembangunan DMA dan penggantian pipa karena perencanaan yang tidak matang.
-Perumda Tirtanadi Belum melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib.
Permasalahan diatas mengakibatkan resiko munculnya rekening penerimaan dan pengeluaran lainnya yang disalahgunakan atas rekening yang belum ditetapkan serta resiko kehilangan uang atas brankas penyimpanan uang yang tidak tersedia.
BPK menyimpulkan apabila kelemahan tersebut diatas tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi emosi efektifitas Perumda Tirtanadi dalam pengelolaan operasional.
BPK juga merekomendasikan kepada Direktur Perumda Tirtanadi yang antara lain menyatakan kepada Kadiv PAM untuk :
-Menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan tentang pedoman yaitu : standar sarana dan prasarana produksi; pedoman pengujian jar test dalam pengolahan air; penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air; pemeliharaan dan rehabilitasi seluruh sarana dan prasarana yang mendukung proses produksi air minum mulai dari proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
-Melakukan Inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana produksi air untuk dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi.
Baik klarifikasi yang dimohonkan terkait hasil pemeriksaan BPK yang mencerminkan kebobrokan kinerja Perumda Tirtanadi yang dimohonkan kepada Direktur Utama pada tanggal 3 November 2026 yang lalu maupun berita yang disampaikan terkait temuan BPK tersebut hingga saat ini masih belum direspon secara positif dan konstruktif oleh Perumda Tirtanadi kepada LSM SUARA PROLETAR, kata Ridwanto Simanjuntak,SIP kepada wartawan.
