Medan, barisanbaru.com
Proses hukum terhadap pembatalan operasi secara sepihak yang “diambangkan” hingga berbulan-bulan (8 bulan) memenuhi unsur kesengajaan penelantaran orang yang membutuhkan pertolongan medis.
Terkait hal tersebut diatas, Pasal 434 Undang-Undang Nomor :17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan : Setiap Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Direktur) yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama atau tindakan medis lanjutan pada pasien dalam keadaan darurat / membutuhkan tindakan segera, dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,-
Sementara Pasal 304 junto Pasal 306 KUHP (Penelantaran Orang Yang Butuh Pertolongan) : Direktur Rumah Sakit selaku penanggungjawab operasional tertinggi dapat diancam pidana 7 tahun 6 bulan karena menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara.
Berdasarkan Hukum Pidana Korporasi, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama badan hukum rumah sakit sebagaimana Pasal 48 KUHAP Baru (UU No.1/2023) : Menegaskan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan / atau pengurus yang mempunyai kedudukan (Direktur) sebagai pengendali atau pemberi perintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2023 (KUHAP Baru) (Pasal 28 dan Pasal 326 – 327) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2023 (KUHAP Baru), serta peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor : 13 Tahun 2016, badan hukum seperti pengelola rumah sakit tidak bisa berlindung dibalik ketidakhadiran direkturnya.
Dengan demikian, dalam hal ini sesungguhnya polisi tinggal mengimplementasikan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa polisi dapat melakukan tindakan penjemputan paksa atau upaya paksa apabila seseorang mengabaikan atau mangkir dari panggilan penyidik sebanyak dua (2) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah sebagaimana tertuang pada Pasal 26 dan 28 yang mengatur wewenang penyidik dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi serta kewajiban hukum untuk membawa paksa apabila panggilan tersebut diabaikan. Dimana dalam hal ini Kasat Reskrim adalah pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat panggilan maupun Surat Perintah Membawa.
Dengan demikian tiga kali (3) kali panggilan polisi yang diabaikan Direktur Rumah Sakit Royal Prima (RSURP) dan diterbitkannya surat Nomor : B/10.066/X/RES.1.24/2026/ Reskrim tanggal 30 Oktober 2026 yang ditandatangani oleh AKP Budiman,SE,MH selaku wakasat Reskrim Polrestabes Medan dimana pada point ketiga (3) surat tersebut menyatakan Rencana kegiatan selanjutnya adalah Penyidik / penyidik pembantu akan menerbitkan surat permintaan keterangan kepada pihak RSURP dinilai Ridwanto Simanjuntak,SIP selaku pembuat Laporan Polisi adalah merupakan tindakan yang cacat hukum. Karenanya, Ridwanto Simanjuntak,SIP berharap Polrestabes Medan bekerja secara positif dan konstruktif.






