Medan, barisanbaru.com
Terkait Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/10.066/X/RES 1.24/2026/ Reskrim tertanggal 30 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Ridwanto Simanjuntak,SIP dan ditandatangani oleh AKP Budiman, SE,MH selaku wakasat Reskrim Polrestabes Medan dinilai hanya “buang-buang energi”.
Hal tersebut dikarenakan Ridwanto Simanjuntak,SIP menilai bahwa SP2HP yang diterimanya tanggal 12 November 2026 tersebut dinilai tidak mengedepankan penanganan perkara terhadap pokok permasalahan, akan tetapi sebaliknya Polrestabes Medan justru masih tetap mempermainkan penanganan laporan polisi yang dibuat Ridwanto Simanjuntak,SIP tanggal 16 Maret 2026 yang lalu terkait pembatalan operasi secara sepihak yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Royal Prima (RSURP) terhadap korban dengan inisial “SS”.
Pada SP2HP yang diterima Ridwanto Simanjuntak,SIP mempertanyakan kredibilitas Polrestabes Medan dalam menangani perkara pidana.
Dimana berdasarkan putusan Praperadilan tanggal 29 September 2026, hakim tunggal pengadilan negeri Medan dengan tegas menyatakan agar melanjutkan laporan polisi yang dibuat Ridwanto Simanjuntak,SIP.
Inti permasalahan bukan pada wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Kesehatan Kota Medan. Dari sini saja Polrestabes Medan sudah salah karena yang mengetahui perkara terkait laporan Ridwanto Simanjuntak,SIP adalah Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sempat digelar di DPRD Sumatera Utara bukan Dinas Kesehatan Kota Medan dan terkait wawancara yang dilakukan dengan Pengurus IDI Kota Medan juga tidak dapat dibenarkan karena yang bersangkutan sama sekali tidak ada menemui korban.
Sementara disisi lain, Polrestabes Medan sudah tiga (3) kali memanggil Direktur RSURP namun ketiga panggilan tersebut diabadikan tanpa alasan yang sah.
Idealnya, yang utamanya yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah melakukan upaya paksa terhadap Direktur RSURP bukan justru melakukan pembiaran dan mencoba mengalihkan perhatian yang sarat dengan kesalahan serta tidak sesuai dengan logika hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada istilah “kebal hukum”, tegas Ridwanto Simanjuntak,SIP.
