Medan, barisanbaru.com
Sebagaimana surat pengaduan yang disampaikan LSM SUARA PROLETAR Nomor : 35/LSM-SP/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 terkait tidak adanya upaya Polrestabes Medan untuk melakukan Implementasi atas putusan Praperadilan Nomor : 105/Pid.Pra/2026/PN.Mdn tanggal 29 September 2026 yang lalu mendapat respon dari Div.Propam Mabes Polri.
Pengaduan sebanyak empat puluh lima (45) lembar tersebut didasari oleh empat (4) fakta hukum yang merupakan dampak atas tidak berjalannya proses hukum LP Nomor : STTLP/B/III/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 16 Maret 2026 hingga dilaksananya gugatan praperadilan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Ridwanto Simanjuntak,SIP (Ketua LSM SUARA PROLETAR) yang juga merupakan Pemohon atas gugatan praperadilan tersebut sementara disisi lain Kapolrestabes Medan merupakan Termohon.
Dalam surat pengaduan yang disampaikan kepada Kadiv Propam Mabes Polri, Ridwanto Simanjuntak,SIP menyampaikan tiga (3) hal yang dimohonkan yang antara lain adalah menjatuhkan sanksi disiplin dan kode etik yang tegas terhadap oknum aparat yang terbukti melakukan pembiaran dan perlindungan terselubung terhadap pihak korporasi Rumah Sakit Umum Royal Prima (RSURP) Medan.
Terkait pengaduan tersebut diatas, Ridwanto Simanjuntak,SIP melampirkan tujuh (7) jenis dokumen (alat bukti) untuk dijadikan bahan pertimbangan.
Pada tanggal 28 Oktober 2026 pada malam hari pukul 22 lebih lewat WhatsApp Ridwanto Simanjuntak,SIP menerima pesan yang menyatakan bahwa Subbidpaminal Bid.Propam Polda Sumut menerima pelimpahan wewenang dari Div.Propam Mabes Polri melalui Barcode Yanduan Propam Polri untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
Kepada Ridwanto Simanjuntak,SIP lewat pembicaraan “by phone” tidak lama setelah pengiriman pesan kepada WhatsApp Ridwanto Simanjuntak,SIP, Aipda Zaldi dari Subbidpaminal Bid.Propam Polda Sumut menyatakan kepada Ridwanto Simanjuntak,SIP bahwa pihaknya akan segera mengirimkan SP2HP kepadanya.
