SUBBIDPAMINAL PROPAM POLDASU MINTA KETERANGAN PELAPOR

Investigasi10 Dilihat

Medan, barisanbaru.com

Kinerja Satreskrim Polrestabes Medan dalam menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/1080/III/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 16 Maret 2026 yang dibuat Ridwanto Simanjuntak,SIP disinyalir penuh dengan rekayasa.

Yang pertama, penanganan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan selama empat (4) bulan sejak Laporan Polisi tersebut dibuat (Maret hingga Juli) yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan hanya sebatas meminta keterangan dari pelapor, korban pembatalan operasi secara sepihak yang sudah dijadwalkan lebih dahulu yang dilakukan Rumah Sakit Umum Royal Prima (RSURP), ibu korban beserta adik korban.

Dari sini saja, publik yang mengerti hukum bisa memprediksi bahwa hal ini tidak bisa diterima karena apa yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan selama empat (4) bulan tersebut tidak logika.

Kedua, kemudian Polrestabes Medan digugat lewat gugatan praperadilan Nomor : 105/Pid.Pra/2026/PN.Mdn yang dimenangkan oleh pelapor (pemohon praperadilan).

Ketiga, untuk menunjukkan bahwa penanganan perkara tersebut tidak dihentikan, 15 September 2026 Satreskrim Polrestabes Medan membuat surat panggilan ketiga yang ditujukan kepada Direktur RSURP yang juga diabaikan Direktur RSURP namun Satreskrim Polrestabes Medan hingga saat ini tidak melakukan upaya paksa (jemput paksa) atas pengabaian panggilan yang dilakukan, sementara 8 September 2026 gugatan praperadilan sudah didaftarkan.

Keempat, gugatan Praperadilan tersebut diputuskan oleh hakim tunggal pengadilan negeri Medan pada tanggal 29 September 2026 namun hingga berita ini disajikan, tidak ada progres yang berarti yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Medan.

Kelima, tidak hanya itu; Satreskrim Polrestabes Medan sudah dua (2) kali melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Medan yang secara yuridis formal tidak ada korelasinya dengan perkara ini karena yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRDSU sebelum dibuatnya laporan polisi, yang menghadiri RDP tersebut adalah Dinas Kesehatan Sumatera Utara bukan Dinas Kesehatan Kota Medan. Akan tetapi oleh karena RDP tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang dimohonkan, pemohon meminta agar RDP tersebut tidak dilanjutkan.

Keenam, dua alat bukti tertulis yang ditandatangani oleh dr.Sjahrial R.Anas,MHA selaku Direktur Pelayanan Medis RSURP dan sudah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polrestabes Medan yang tidak ada korelasinya dengan usulan RDP tidak dijadikan dasar untuk melakukan gelar perkara guna meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka.

Ketujuh, pernyataan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan kepada Ridwanto Simanjuntak,SIP bahwa Satreskrim Polrestabes Medan harus bertanya lebih dahulu kepada ahli hukum pidana untuk mengetahui bisa tidaknya perkara ini dilanjutkan.

Semua ini sudah disampaikan Ridwanto Simanjuntak,SIP pada tanggal 16 November 2026 terkait permintaan keterangan yang dilakukan oleh Subbidpaminal Propam Poldasu atas pelimpahan pengaduan yang disampaikan Ridwanto Simanjuntak,SIP kepada Kepala Devisi Propam Mabes Polri di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026, dengan harapan adanya keterlibatan Subbidpaminal Propam Poldasu perkara ini kelak bisa sampai ke tahap P21.

banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250 banner 970x250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *