Fraksi Golkar Minta DPRD Gunakan Hak Interpelasi, Terkait Pengisian Jabatan Wawako Siantar

SIANTAR – BarisanBaru.Com
Pemandangan umum Fraksi Golkar atas Pengantar Nota Keuangan Walikota Siantar terhadap Ranperda APBD tahun 2023.
Menyoroti, terkait proses pengisian jabatan Wakil Walikota (Wawako) Pematang Siantar yang tampaknya sampai saat ini masih jalan di tempat. Bahkan meminta DPRD agar menggunakan hak interpelasi.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Siantar Lulu Carey Purba saat membacakan pemandangan umum fraksinya di dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Siantar, Rabu (23/11/22).

Sidang paripurna dewan yang terhormat, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu, kami sangat menyayangkan sikap Walikota Siantar yang tidak bersedia memfasilitasi proses pengisian jabatan Wakil Walikota Pematang Siantar yang kosong sampai hari ini,” ungkapnya.

Jabatan Wawako, kata Lulu adalah sangat penting untuk membantu walikota dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehubungan dengan hal tersebut kami meminta agar lembaga DPRD menggunakan hak bertanya (interpelasi) kepada Walikota Pematang Siantar,” tuturnya.

Selanjutnya kedua, kata Lulu, kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Siantar sangat buruk ditandai dengan serapan anggaran yang sangat rendah sampai akhir triwulan ketiga tahun 2022.

Kemudian ketiga, untuk menyikapi informasi yang beredar di publik termasuk dari kalangan ASN terkait adanya intervensi dari oknum tertentu yang menamakan dirinya utusan dari ‘penguasa/owner’ terhadap kebijakan/kegiatan/program di setiap OPD yang sudah sangat meresahkan. “Kami meminta agar hal tersebut segera dihentikan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Lulu yang membacakan pemandangan umum fraksi Golkar mengatakan, mengingat waktu yang sangat sempit untuk membahas sebuah APBD yakni hanya 1 minggu yang dirasa tidak cukup.

“Oleh karenanya kami Fraksi Golkar DPRD akan melaksanakan pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 ini dengan apa adanya berdasarkan waktu yang sangat terbatas.

Dengan harapan agar nantinya pemko dapat melaksanakan program/kegiatan APBD 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tutupnya.(iw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.