Bank Indonesia Paparkan Data Temuan Uang Palsu di Polres Siantar

SIANTAR – BarisanBaru.Com
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Teuku Munandar memaparkan data temuan uang palsu di wilayah kerja BI Pematang Siantar (8 kabupaten/kota) SisiBatas Labuhan yaitu Siantar, Simalungun, Batu Bara, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.

Tahun 2021 sebanyak 422 bilyet dan 304 bilyet tahun 2022. Dengan pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu,10 ribu dan 5 ribu.

Data uang palsu itu diungkapkan dalam acara Sosialisasi Edukasi Cinta,Bangga dan Paham Rupiah dan Ciri-ciri Keaslian uang Rupiah dihadapan Kapolres dan Pejabat Utama (PJU) serta Personil Polres Pematangsiantar di aula Mapolres Pematangsiantar, Selasa (8/11/2022).

“Kejahatan pemalsuan uang harus bisa dicegah, di antaranya melalui pengenaan hukuman yang berat sesuai ketentuan yang berlaku, agar ada efek jera. Selain itu, dengan dihukum berat sesuai ketentuan, maka rasa keadilan akan tercipta bagi masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan uang palsu (upal),” tuturnya.

Bagi pedagang kecil, lanjut Munandar, 1 lembar uang Rupiah pecahan 100 ribu sangat berarti, sehingga apabila mereka menjadi korban kejahatan upal, maka kerugiannya sangat terasa. Sementara secara makro, kejahatan upal berkontribusi kepada inflasi (jumlah uang yang beredar), yang pada akhirnya akan menyusahkan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk itu, diharapkan kepada aparat penegak hukum diminta menindak tegas dan menghukum pelaku pencetak ataupun pengedar Upal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang.

Pada kesempatan itu Teuku Munandar juga menjelaskan Bank Indonesia dan Polri memiliki tugas yang sama dalam hal menjaga pertahanan dan kedaulatan negara. BI menjaga sistem keuangan dan ekonomi, sedangkan Polri menjaga stabilitas keamanan saling terkait.

“Jika ekonominya tidak stabil maka bisa memicu kerusuhan sebagaimana pengalaman pahit yang pernah terjadi pada tahun 1998”,katanya.

Lebih lanjut Munandar mengatakan untuk menjaga kedaulatan itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dimana setiap transaksi di Indonesia harus menggunakan Rupiah tidak boleh lagi memakai dolar dan hal ini menjadi salah satu cara menciptakan kecintaan terhadap uang rupiah, yang mana
Ketentuan ini berlaku sejak tahun 2015.

Sementara Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando sangat mengapresiasi implementasi Cinta Bangga dan Paham Rupiah (CBPR) yang dilaksanakan Bank Indonesia. Kepada seluruh jajarannya dihimbau untuk selalu menggunakan uang rupiah dalam setiap bertransaksi.

“Karena Rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa, yang artinya harus kita cintai dan bangga menggunakannya,” kata Fernando.

AKBP Fernando menyambut baik kegiatan CBPR ini karena merupakan wujud salah satu kegiatan dalam hal mendukung pemulihan ekonomi nasional dimana kita tau saat ini masa masa inflasi dan masa persiapan menghadapi masa resesi tahun 2023.

“10 Program quick wins presisi Kapolri salah satu kegiatannya yaitu mendukung pemulihan ekonomi nasional dan tugas Polri tentu nya harus mendukung kegiatan pemulihan ekonomi nasional tersebut dan ini merupakan wujud mengurangi dampak inflasi terhadap ekonomi nasional khususnya dikota Pematangsiantar”,sebutnya

Selanjutnya Fernando mengatakan “Saya selaku Kapolres mengucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia tentunya akan menambah wawasan untuk anggota kita untuk mengenal ciri ciri uang rupiah yang baru sehingga tidak terjadi di wilayah hukum Polres Siantar peredaran uang palsu dan tidak berdampak pada masyarakat”jelasnya.

Dan untuk pencegahan peredaran uang palsu tersebut, Fernando mengatakan setelah mendapat sosialisasi dari Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi lanjutan bagi masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha karena mereka juga harus mengenal ciri ciri uang rupiah, sehingga ketika menerima transaksi pembayaran bisa mengecek terlebih dahulu uang tersebut asli atau tidak.

“Dan melaporkan ke aparat kepolisian apabila ada masyarakat yang bertransaksi keuangan menggunakan uang palsu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan penindakan terhadap masyarakat tersebut”,tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.