Terkait Penghapusan Honorer, THL DLH Siantar Mengadu ke SBSI

SIANTAR – BarisanBaru.Com
Penghapusan tenaga honorer pada instansi Pemerintah, paling lama hingga nopember 2023 sesuai Ketentuan PP No.49 Tahun 2018

Atas hal tersebut membuat para Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pematang Siantar khawatir terhadap regulasi yang mengatur tentang penghapusan tenaga honorer tersebut dan mengadukan nasibnya ke Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Siantar-Simalungun.

Ada 235 orang jumlah THL DHL Kota Pematang Siantar, sebanyak 112 orang di antaranya sudah meminta bantuan advokasi dari SBSI tersebut. Hal ini diakui Ketua SBSI Siantar-Simalungun Ramlan Sinaga kepada sejumlah awak media, Rabu (26/10/22).

“Masalahnya adalah permasalahan status pekerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Mereka khawatir, dengan perubahan aturan. Bagaimana sebenarnya kelangsungan pekerjaan dan kelangsungan hidup mereka ke depannya sesuai aturan penghapusan pegawai honorer itu,” tuturnya.

Mengawali advokasi, SBSI melayangkan surat kepada Walikota Siantar, dr Susanti Dewayani untuk audensi, guna membahas nasib THL di DLH.

Surat audensi dikirim Jumat (21/10/2022) yang lalu. Audensi pun berlangsung Selasa (25/10/2022). Hanya saja, bukan dengan walikota. Melainkan, dengan Kepala DLH Kota Siantar, Dedi Tunasto Setiawan.

“Disana kami diterima Kepala Dinas (kadis) Lingkungan Hidup Dedi Tunasto Setiawan. Kata Kadis, ia menjamin soal kelangsungan kerja mereka. Tidak akan ada pemecatan sampai tahun 2023,” ujar Ramlan Sinaga, menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan Dedi Tunasto Setiawan.

Para THL yang tidak bisa diangkat jadi Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kerja (PPPK), kata Ramlan, mereka meminta agar tetap diberdayakan sebagai tenaga kerja outsourcing. “Outsourcing ada diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 yang mengatur tentang penghapusan honorer itu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Ramlan mengingatkan, apabila nantinya ada pemberhentian terhadap THL karena usianya tidak lagi produktif, Pemko Siantar harus memberikan pesangon yang layak kepada para THL yang diberhentikan. “Dari sisi perburuhan, mereka tidak segampang itu dilepas,” tandas Ramlan Sinaga.

Ketua SBSI ini juga menjelaskan sejumlah keluhan yang dihadapi ratusan THL di DLH. Salah satunya, rendahnya gaji atau upah yang diterima.

Dimana, bila masuk kerja, gaji yang diberikan cuma Rp 50 ribu per hari, ditambah uang puding Rp 20 ribu, bila telah bekerja lebih dari 8 jam. “Itu gajinya terlalu rendah,” ungkapnya.

Keluhan lainnya, selain jam kerja, juga terkait jaminan BPJS yang diberikan terhadap THL. Dikarenakan kepesertaan mereka hanya untuk jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sedangkan jaminan hari tua (JHT) dan pensiun, tidak dijamin melalui BPJS.

“Selain itu, banyak juga THL tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja. Seperti sarung tangan, helm, sepatu bot, rompi, dan masker karena kebersihan berkaitan dengan debu dan sampah”,tandasnya (iw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.