Medan, barisanbaru.com
Usulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan LSM SUARA PROLETAR ke DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) lewat surat Nomor : 01/LSM-SP/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 dinilai Ridwanto Simanjuntak,SIP tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana pihak DPRD Sumatera Utara (DPRDSU) tidak berpihak pada rakyat.
Hal tersebut dapat kita urut dimana pada tanggal 14 April 2026 Komisi E DPRDSU melakukan RDP sesuai dengan usulan tersebut diatas. Akan tetapi terjadi kericuhan pada saat RDP tersebut berlangsung dimana ada dua orang anggota DPRDSU yang mengikuti RDP tersebut saling membanting meja dan ada pula seorang wanita utusan RSU.Royal Prima (RSURP) yang ikut-ikutan membanting meja sehingga dikeluarkan dari ruang rapat. Kericuhan tersebut membuat Subandi secara spontan menyatakan rapat diskorsing dan Subandi meminta dinas kesehatan Sumatera Utara (dinkessu) untuk melakukan investigasi terkait pembatalan operasi lengan sebelah kiri Samuel Simanjuntak yang patah akibat kecelakaan tunggal pada tanggal 25 Januari 2026 yang mana operasi tersebut dibatalkan secara sepihak oleh RSURP.
Informasi yang diperoleh Ridwanto Simanjuntak,SIP dilapangan menyatakan bahwa hasil investigasi yang dilakukan dinkessu ditolak oleh Subandi dan Subandi meminta agar dinkessu melakukan investigasi ulang. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar, mengapa Subandi menolak hasil investigasi yang dilakukan dinkessu sementara fungsi DPRD adalah pengawasan dan tidak berwenang menilai benar / salahnya prosedur klinis kedokteran sementara pembatalan operasi tersebut merupakan hak klinis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Sementara data yang diperoleh Ridwanto Simanjuntak,SIP dilapangan yakni berupa Tindak Lanjut Rumah Sakit Umum Royal Prima Sesuai Rekomendasi Dari Tim Satgas Mutu Pelayanan Rumah Sakit (Lampiran Surat Nomor : 057/EXR/DIR/RSURP/IV/2026 sama sekali tidak ada korelasinya dengan usulan RDP, pada tanggal 11 Mei 2026 berdasarkan data yang diperoleh yakni Berita Acara Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Rumah Sakit Umum Royal Prima Kota Medan Nomor : 400.3.7.1/3531/DINKES/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 oleh LSM SUARA PROLETAR dibuat tanggapan lewat surat Nomor : 14/LSM-SP/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 karena Berita Acara tersebut dinilai tidak sesuai dengan realita.
Disisi lain pada tanggal 15 Mei 2026 Ridwanto Simanjuntak,SIP menyurati Subandi untuk memohon Hasil Telusur Ulang Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan serta Kesimpulan RDP tapi tidak ditanggapi. Tanggal 15 Juni 2026 pukul 14.09 wib salah seorang staf Subandi menghubungi Ridwanto Simanjuntak,SIP agar segera merapat ke Komisi E DPRDSU guna mengikuti RDP yang katanya belum dimulai, akan tetapi sekitar 30 menit kemudian sesampainya Ridwanto Simanjuntak,SIP diruang Komisi E, RDP tersebut sudah selesai (sudah bubar).
Komisi E DPRDSU pada tanggal 23 Juli 2026 kembali mengundang Ridwanto Simanjuntak,SIP untuk menghadiri RDP pukul 10.00 wib akan tetapi sebelum pukul 10.00 wib tiba, surat Pemberhentian RDP telah lebih dahulu dasampaikan Ridwanto Simanjuntak,SIP kepada Subandi (Ketua Komisi E DPRDSU) dan kepada Erni Ariyanti,SH, M.Kn (Ketua DPRDSU) lewat sekretariat DPRDSU. Dan sebelum mengajukan surat Pemberhentian RDP tersebut Ridwanto Simanjuntak,SIP telah lebih dahulu menyurati Ketua Komisi IX DPR RI di Jakarta tanggal 25 Mei 2026, Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) di Jakarta tanggal 26 Mei 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRDSU tanggal 05 Juni 2026, Badan Kehormatan (BK) DPRDSU tanggal 10 Juni 2026, akan tetapi tidak satu pun surat tersebut yang mendapat tanggapan. Situasi inilah yang membuat Ridwanto Simanjuntak,SIP melaporkan usulan RDP yang disampaikan LSM SUARA PROLETAR dilaporkan ke poldasu. Informasi terakhir yang kami peroleh menyatakan bahwa RDP yang dilaksanakan pada tgl 23 Juli 2026 tersebut hanya berjalan kurang lebih 30 menit tanpa dihadiri Subandi selaku Ketua Komisi E DPRDSU.
