Taput, Barisan Baru News
Ada proyek jalan di taput mangkrak, siapa yang bertanggung jawab ?
Masalah itu harusnya menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, agar tidak terjadi kerugian keuangan Negara dan hal itu bisa diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jika ada diduga tindak pidana korupsi hal tersebut dikatakan Tohap Simaremare selaku pemerhati Pembangunan di Siborongborong, Selasa ( 31/ 10/ 2023).
“ Menurut Tohap, dia menduga ada unsur lain dari sejumlah proyek yang mangkrak yang diduga menelan biaya miliaran rupiah ”
Disebutkan, proyek mangkrak yang ditemui mereka ada di Desa Huta Bulu, dan Desa Pohan Jae Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
Proyek mangkrak yang dimaksud yakni, pembangunan sarana prasarana jalan pendukung, diduga, pekerjaan jalan mangkrak adalah hotmix dari Dusun Hutaginjang, Desa Hutabulu menuju Desa Pohanjae, tepatnya di dusun 2 Buhitnangge, Kecamatan Siborongborong, diperkirakan proyek tersebut menelan anggaran miliaran rupiah. Sumber APBD tahun 2022.
Celakanya, sejumlah proyek tersebut, terlihat terbengkalai/mangkrak, sampai saat sekarang ini. apakah ini kesalahan kontraktor ataukah panitia dan pengawas proyek? Tanyanya masalah ini harus dimintai pertanggungjawaban, tandasnya
Jika negara sudah mengeluarkan anggaran begitu besar untuk pembangunan jalan akan tetapi tidak rampung dilaksanakan namun kemudian tidak bisa dipakai sesuai harapan tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh Instansi terkait sangat disesalkan.
Sangat disesalkan, Semestinya masalah pembangunan jalan yang terbengkali itu harus ada pertanggungjawaban secara hukum.
DPRD Taput harus melakukan evaluasi kenapa sejumlah proyek infrastruktur itu bisa mangkrak, padahal infrastruktur merupakan salah satu program andalan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendorong pertumbuhan percepatan ekonomi di daerah ini.
DPRD jangan mati suri dan lemah sebab di pundak DPRD ada tanggungjawab besar selaku perwakilan rakyat, DPRD semestinya menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar dan bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sebenarnya 35 anggota DPRD kerja apa, masa problem dengan adanya proyek jalan mangkrak tidak diketahui DPRD. DPRD terkesan masa bodoh dengan berbagai problem yang ada di depan mata.
DPRD harus punya nyali desak Bupati Dr.Nikson Nababan Msi agar menyelesaikan persoalan proyek mangkrak alias terbengkalaI yang dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, tegas tohap simaremare, menutup. ( ASj)
