SIMALUNGUN – BarisanBaru.Com
Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedy Arifianto SH, SIK, MH bersama Wakil Bupati (Wabup) Simalungun H. Zonny Waldy S.Sos, MM mengelar rapat koordinasi (rakor) terkait adanya penambahan Keramba Jaring Apung diperairan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Mapolsek Parapat, dan dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan, Sunggul Siregar, Plt Kepala Satuan Pamong Praja, Adnadi Girsang, Camat Girsang Sipangan Bolon Maruwandi Yosua Simaibang, Kapolsek Parapat Iptu Jonni Silalahi, Rabu ( 01/ 12/12/2021 )

Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedy Arifianto SH, SIK, MH mengatakan, bahwa Kepolisian Resort Simalungun sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penertiban Keramba Jaring Apung di Perairan Wilayah Hukum Simalungun

“Hari ini kita melakukan sinkronisasi data yang merupakan tindak lanjut hasil pengecekan lapangan yang lalu, sehingga hari ini adalah cek data terakhir dan kami juga merumuskan bersama pemerintah daerah untuk bagaimana solusi berikutnya,”kata Kapolres.

Kapolres juga berharap Kepada masyarakat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon agar sama-sama mendukung program pemerintah dalam menjadikan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Super prioritas. Saya juga apresiasi terhadap warga yang hari ini membongkar beberapa KJA nya,”tambah Kapolres.

Sementara itu, Bupati Simalungun, H.Zonni Waldi dalam kesempatan itu mengatakan, rapat terbatas ini dilakukan karena mendapat informasi penambahan jumlah petani ikan di perairan Nagori Sibaganding, yang sebelumnya sudah dilakukan penertiban dan sudah menerima kompensasi dari Pemerintah.

“Dan hari ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun bersama Kapolres Simalungun dan dinas terkait terkait dengan keberadaan Keramba Jaring Apung di seputar Danau Toba Khususnya Perairan Nagori Sibaganding, Hasilnya terjadi penambahan Jumlah Keramba Jaring Apung milik masyarakat,” Ujar Wabup

Zonny Waldi juga mengatakan, Pemerintah saat ini sedang mencari solusi untuk masyarakat yang kehilangan mata pencariannya karena adanya penertiban Keramba Jaring Apung, misalnya pencariannya di bidang lain, seperti pertanian dan memilihara ikan di darat dengan bioflok. Nanti dibantu pemerintah,

“Ada 17 Kepala Keluarga yang melakukan penambahan keramba jaring apung dan sebagian besar melakukan penambahan yang menerima kompensasi dari Pemerintah,” Ujar Wakil Bupati.

Lebih lanjut, Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Utara juga meminta kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pembongkaran Keramba Jaring Apung yang melakukan penambahan, jangan sampai nanti aparat hukum yang menertibkan.

“Karena sudah diberi kompensasi dan ditambah lagi itu berdampak hukum. Kita tidak akan mau ada masyarakat baik perdata maupun pidana terkait dengan penambahan KJA itu. Kami dengan kesadaran sendiri, dalam batas waktu 15 hari kedepan mulai hari ini untuk dibongkar,” tandas Zonny Waldi

Dalam kesempatan itu, Plt Kadis Ketahanan Pangan mengatakan, bagi masyarakat yang menganggap penertiban KJA di perairan Danau Toba, sesuai dengan Arahan akan memberikan alih usaha berupa peternakan, seperti ayam, itik dan kolam didarat. (Iw)

 

By Adm1