Walikota Susanti Apresiasi Kementerian ATR/BPN

banner 468x60

SIANTAR – BarisanBaru.com
Kota Pematang Siantar merupakan salah satu dari 61 kabupaten/kota di Indonesia yang menerima bantuan teknis pembahasan RDTR dan KLHS dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam hal ini, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

banner 336x280

Hal itu disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA pada acara Konsultasi Publik Tahap I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Pematang Siantar Tahun 2023, di Ruang Serbaguna Pemko Pematang Siantar, Kamis (21/09/2023).

Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA sangat mengharapkan adanya masukan dan saran dalam pembahasan RDTR tersebut, dengan tujuan Pematang Siantar menjadi lebih baik lagi.

dr Susanti juga mengatakan, tadinya yang mendapat bantuan hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Siantar Selatan. Namun kemudian disepakati, seluruh Kota Pematang Siantar mendapat bantuan tersebut.

Saat ini, lanjut dr Susanti, Kota Pematang Siantar sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Investor sudah mulai melirik Siantar. Hanya saja selama ini kita belum punya kepastian. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan hari ini, selanjutnya para investor pun bergerak ke Siantar,” tukas dr Susanti.

Sementara Ketua DPRD diwakili Astronout Nainggolan mengatakan kami antusias dengan pembahasan RDTR ini. Apalagi, selama saya menjadi anggota DPRD, baru kali ini ada pembahasan RDTR Kota Pematang Siantar.

“Harapan kami, RDTR tidak hanya untuk 10 atau 20 tahun ke depan. Tetapi hingga sampai ratusan tahun. Bahkan di Eropa, bisa sampai 200 tahun, dan berjalan baik serta terkendali,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Astronout juga memberikan masukan. Menurutnya, Kota Pematang Siantar memiliki kekayaan yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan.

“Kota Pematang Siantar banyak memiliki aliran sungai. Sungai harus kita selamatkan. Caranya, kembangkan jalan-jalan dari pinggiran sungai. Jadi tidak harus menggunakan tanah rakyat. Dengan demikian, tidak ada lagi pemukiman warga di daerah aliran sungai (DAS). Sehingga daerah resapan air selamat, dan tidak terjadi banjir,” paparnya.

Sedangkan Kepala Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah 1 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Barkah Yoelianto SP MT menerangkan, Konsultasi Publik Tahap I Penyusunan RDTR dan KLHS Kota Pematang Siantar Tahun 2023 dilaksanakan serentak di enam wilayah, serta dibuka secara offline oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah 1 Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Drs Pelopor MEng Sc.

Yoelianto mengatakan, Kota Pematang Siantar sangat istimewa. Tadinya, yang mendapat bantuan teknis penyusunan RDTR dan KLHS hanya Kecamatan Siantar Selatan. Tetapi kemudian, disepakati menjadi seluruh Kota Pematang Siantar.

Yoelianto juga mengapresiasi dr Susanti yang sangat antusias mengawal penyusunan RDTR dan KLHS.

“Jadi, mari kita sama-sama mendukung penyusunan RDTR. Sebelumnya sudah ada Fokus Discussion Group atau FGD, yakni secara internal OPD. Sekarang perlu disepakati di internal pemerintah,” sebutnya.

Dikatakan Yoelianto, penyusunan RDTR dan KLHS untuk kebutuhan hingga 10-20 tahun ke depan.

“Mari membangun mimpi 10-20 tahun ke depan, Siantar seperti apa. Misalnya: ada mall terbesar, rumah sakit bertaraf internasional, dan lainnya,” ajak Yoelianto, seraya mengingatkan jangan sampai merugikan anak cucu. Sebab mereka harus bisa tetap hidup aman, nyaman, tenteram, dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Pematang Siantar Sofian Purba dalam laporannya menyebutkan, kegiatan tersebut untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai pihak, sebagai tindak lanjut dari kegiatan di Medan dan Pulau Bintan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring dengan 120 peserta, yang berasal dari Pemko Pematang Siantar, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kementrian ATR/BPN, DPRD, Pemkab Simalungun, OPD, dan lainnya.(iw)

 

banner 336x280

KOMENTAR ANDA

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.