DPMPN Simalungun Tidak Ada Intervensi Penggunaan DD Tahun 2022

SIMALUNGUN – BarisanBaru.Com
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) tidak ada melakukan intervensi terhadap penggunaan Dana Desa (DD), itu sepenuhnya wewenang
Pangulu (Kepala Desa) sesuai dengan Perpres 104 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPMPN Jonny Saragih melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemnag) Lamhot Haloho melalui sambungan telepon selularnya, Minggu (15/5/2022).

Lamhot menyampaikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 salah satunya mencakup kegiatan pemulihan ekonomi di desa melalui program penanaman pohon produktif di desa dan kegiatan penanganan Covid-19, dan ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidato 16 Agustus 2021 prioritas penggunaan dana desa anggaran tahun 2022.

“Pengunaan dana desa juga agar di arahkan untuk mencapai SDGs desa, sesuai dengan potensi dan masalah desa setempat sesuai hasil pendapatan IDM (Indeks Desa Membangun) berbasis SDGs Desa tahun 2021,” ujar Lamhot.

Ia menambahkan bahwa DPMPN melakukan tugas sesuai dengan Hukum dan peraturan perundang undangan, karena seluruh kegiatan yang dilakukan kepala desa sesuai dengan aturan, karena kegiatan di setiap desa harus melalui musrenbang dan
semua hasil musdes dan dituangkan ke dalam bentuk APBNag.

Lebih lanjut Lamhot menjelaskan aturan penggunaan DD tahun 2022 sebagai berikut:
1) Peraturan Kementrian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2021 tggl 16 Agustus Thn 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa thn 2022, yang tujuannya adalah pemulihan Ekonomi Nasioanal sesuai kewenang desa,program prioritas Nasional dan mitigas (upaya pengurangan bencana) serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

2) Pedoman umum prioritas pegunaan dana desa tahun 2022 yang diprioritaskan mewujudkan 18 tujuan diantaranya adalah Sustinable developmen goals (SDGs) yang ke 13 yakni desa tanggap perubahan iklim.

3) Prinsip Prioritas penggunaan desa diantarnya adalah prinsip keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk berkelanjutan kehidupan manusia.

Salah seorang Pangulu (kepala desa-red) ketika dikonfirmasi di kantor DPMPN Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya, mengatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai hasil musrenbang dan aturan yang berlaku.

Terkait adanya intervensi pihak DPMPN, sang Pangulu mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan memastikan bahwa Kepala DPMPN Kabupaten Simalungun Jonni Saragih tidak pernah mengintervensi mereka dalam penggunaan dana desa di tahun ini.(*)

 

KOMENTAR ANDA

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: