Buka Musrenbang RKPD Tapsel 2023, Bupati Minta Jajaran Fokus ke Program Prioritas

TAPSEL-barisanbaru.com

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Dolly Pasaribu, SPt, MM, meminta agar jajarannya lebih fokus ke program prioritas dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan agar tujuan, sasaran, dan pencapaian nanti sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Karena, meski Covid-19 belum berakhir, pertumbuhan ekonomi Nasional di 2021 menunjukkan tren positif sebesar 3,69 persen.

“Meski 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi Nasional terkontraksi hingga sebesar 2,07 persen,” ujar Bupati saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tapsel tahun 2023, Senin (21/3/2022) pagi di Aula Sarasi II, Lantai III, Kantor Bupati setempat.


Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di Sumut tumbuh sebesar 2,61 persen. Di mana, 2020 juga mengalami kontraksi sebesar 1,07 persen. Sedang pertumbuhan ekonomi Tapsel 2021 tumbuh sebesar 3,24 persen yang pada 2020 hanya tumbuh sebesar 0,39 persen. Kondisi itu, menurut Bupati patut disyukuri karena memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

“Namun, kita tetap harus waspada karena dampak pandemi Covid-19, belum sepenuhnya pulih,” pinta Bupati.

Sebelumnya, Bupati menjelaskan bahwa, pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah amanat UU No.25/2004 terkait sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Permendagri No.86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terang Bupati.

Semua perencanaan itu dilaksanakan, kata Bupati, yang pertama untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah. Dua, menyepakati prioritas pembangunan daerah. Tiga, menyepakati program, kegiatan atau indikator kinerja serta lokasi terhadap pembangunan tersebut.


Empat, penyelerasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi maupun Nasional. Dan lima, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, termasuk kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

“Pelaksanaan Musrenbang RKPD saat ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis karena merupakan tahun pertama pelaksanaan RKPD dengan mengacu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tapsel 2021 hingga 2026 yang telah ditetapkan melalui Perda Tapsel No.3/2021 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026, yaitu pada 25 Agustus 2021 lalu,” imbuh Bupati.

Oleh karenanya, pengalokasian anggaran harus dilaksanakan secara selektif dan diprioritaskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan daerah dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19, peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia, perekonomian daerah, penanggulangan kemiskinan, penerapan Substainable Development Goals (SDG’s), dalam pencapaian visi daerah, tingginya bencana geologis dan lainnya.

“Serta implementasi reformasi birokrasi pada setiap aspek pemerintahan dan pembangunan,” jelas Bupati.

Mengacu pada isu strategis itu serta memperhatikan rencana pembangunan Nasional dan Sumut tahun 2023, maka RKPD Tapsel 2023 berfokus dan mengambil tema, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Sektor-sektor Pendukung Perekonomian Daerah”.

Sebagai wujud tema RKPD, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tapsel tahun 2023 akan difokuskan, satu peningkatan pemenuhan akses kependidikan ataupun keterjangkauan layanan pendidikan. Dua, peningkatan kualitas dan aksebilitas pelayanan kesehatan. Tiga, peningkatan produksi, produktifitas, dan daya saing produk pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, serta peternakan.

Empat, peningkatan kesempatan kerja, pelayanan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Lima, peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi daerah Kabupaten Tapsel. Enam, peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi daya saing perekonomian dan nilai tambah produk daerah. Tujuh, pengembangan pariwisata daerah.

“Delapan, meningkatkan pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan dan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana. Dan sembilan, tentunya kita tidak lupa pada peningkatan terhadap kualitas pemuda dan olahraga,” sebutnya.

Apapun strategi, arah kebijakan, program, maupun kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya, harus bermuara ke peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapsel. Untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapsel, dapat dilihat dari beberapa indikator makro. Satu, berupa pertumbuhan ekonomi, di mana pada 2021 pertumbuhan ekonomi Tapsel sebesar 3,24 persen.

Sementara, di 2023 target pertumbuhan ekonomi Tapsel sebesar 4,90 persen. Angka itu, masih mungkin dicapai dengan asumsi jika perekonomian Nasional sudah pulih dan pandemi Covid-19 berakhir. Dua, tingkat pengangguran terbuka, di mana 2021 lalu sebesar 4 persen. Angka itu, sudah melampaui target dari RPJMD 2023, yakni sebesar 4,27 persen. Namun, upaya menekan angka pengangguran harus tetap ditingkatkan.

Tiga indeks Gini Ratio, di mana pada 2021 sebesar 0,26 persen. Dan target di 2023 adalah mempertahankan Gini Ratio itu di bawah 0,30 persen. Empat tingkat kemiskinan, di mana pada 2021 sebesar 8,80 persen dan target 2023 yakni, 8,47 persen. Bupati optimis target itu tercapai dengan melakukan optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan terpadu dan komprehensif.

Lima indeks pembangunan manusia, di mana pada 2021 sebesar 70,33 poin dan target 2023, yakni 71,08 poin. Agar capai target itu, perlu kerja ekstra khususnya menyangkut sektor pendidikan maupun kesehatan yang merupakan komponen utama parameter penghitungan indeks pembangunan manusia.

Meski demikian, Bupati menyadari bahwa, kemampuan Kabupaten Tapsel, baik dari sisi manajerial, sumber daya manusia, dan anggaran sangat terbatas. Sementara itu, kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD juga terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan kecermatan menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Sejalan dengan itu, pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dan penguatan pembangunan kewilayahan program-program inovatif guna pembangunan Kabupaten Tapsel harus terus diperkuat. Begitu juga dukungan dari program prioritas Provinsi Sumut dan Nasional harus dikuatkan, seperti food estate yang perlu diakomodir.

Untuk itu, Bupati tekankan kepada seluruh OPD dan pemangku kepentingan turut berpartisipasi pada Musrenbang itu, agar memperhatikan dan mempedomani hal sebagai berikut, satu lakukan telaah akan usulan program dan kegiatan secara lebih selektif dan objektif dengan utamakan urgensi dan manfaatnya ke masyarakat.

Dua, prioritaskan program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat terutama yang berkaitan akan pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Tiga, optimalkan pemanfaatan dana desa dan kelurahan kebutuhan pemenuhan pembangunan khususnya dalam skala desa dan kelurahan.

“Empat, lebih proaktif mencari sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Tapsel seperti, APBN, APBD Provinsi, CSR, serta sumber-sumber pendanaan lainnya. Lima, kesampingkan ego sektoral dengan lakukan kolaborasi, sinergi, serta diskusi yang lebih intens agar pembangunan yang dilaksanakan dapat lebih terasa manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat,” papar Bupati.

Sebelumnya Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Provsu, Kaiman Turnip mengapresiasi atas terselenggaranya Musrenbang RKPD 2023 Kabupaten Tapsel. Musrenbang RKPD, menurutnya adalah sebuah proses perencanaan yang bersifat “Bottom Up”, mulai dari perencanaan Musrenbang Desa, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Tapsel.

Sedangkan Kepala Bappeda Tapsel, Abadi Siregar, menyatakan bahwa, Musrenbang RKPD itu sebelumnya diawali dengan Musrenbang desa/kelurahan yang telah menghasilkan 2.801 usulan kegiatan. Lalu, hasil dari Musrenbang Kecamatan, setelah melewati seleksi, diskusi, maupun penajaman program, menghasilkan 1.792 usulan.

“Sementara usulan yang berasal dari DPRD (Tapsel) adalah sebanyak 734. Jadi dari hal ini, dari usulan desa/kelurahan serta kecamatan sudah lebih 1.000 usulan yang bisa diefisiensikan,” urainya.

Selanjutnya pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 22 Maret 2022 bertempat di Aula Sarasi II, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel dan Kantor Bappeda dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan narasumber dari Bappeda Provsu, Bupati Tapsel dua periode 2010-2015 dan 2016-2021 H Syahrul M Pasaribu, SH, Ka. BPS Tapsel dan Ka. Bappeda Tapsel. (DW)

KOMENTAR ANDA

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

%d blogger menyukai ini: