Medan, barisanbaru.com – Diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Usut Koruptor uang Negara (UKUr) Sumut secara resmi melaporkan dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Drainase Perbatasan Medan – Deli Serdang di Jalan Kelambir V, Kecamatan Hamparan Perak ke Dinas Sumber Daya Air,Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu akhir tahun kemarin.
Prihal laporan LSM UKUr Sumut tersebut mengenai Laporan Somasi Dugaan Korupsi CV Dominggo selaku pemenang tender Proyek Dijalan Klambir V T.A 2018, bersumber dana APBD Provsu senilai Rp 744.330.000,- dengan nomor laporan 15/LSM/XI/UKUr18, dikhususkan kepada Kelompok Kerja 031-PK ULP Barang/Jasa Dinas terkait berisikan 4 (empat) point penting menangapi hasil kinerja proyek tersebut.
Dikatakan Ketua DPP LSM UKUr Sumut, H.Setiawan kepada wartawan, “ada 4 (empat) point penting dalam laporan Dugaan Korupsi Proyek Dijalan Klambir V, karena tidak sesuai RAB berdasarkan fakta dilapangan hasil temuan kita makanya dilaporkan, banyak ditemukan penyimpangan dan dugaan korupsi di proyek tersebut,” imbuhnya.


Keterangan Foto: material dan adukan semen berserakan dijalan sehingga mengganggu lalulintas pengendara jalan foto: ist”

Pada awal pekerjaan hingga rampung CV Dominggo tidak memasang Plank proyek yang mencantumkan jenis kegiatan, nilai pagu dan sebagainya. HaL ini jelas sudah menyalahi aturan yang ada karena telah melanggar Syarat Teknis Khusus dalam petunjuk RAB, belum lagi material seperti batu kali, pasir yang berserakan dijalan sehingga menimbulkan kemacetan sewaktu proyek tersebut dilaksanakan, sambungnya.
“Lebih ironisnya lagi, diduga terindikasi Korupsi bahan material yang dipakai dalam pemasangan batu kali, bodem standart, plasteran dan plat deuker pekerjaan saluran drainase type 80-60 tersebut, jelas hal ini Negara dirugikan dengan kualitas kerja yang buruk, ini kita bersama tim lagi menghitung total kerugian Negara akibat dugaan korupsi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut H.Setiawan menambahkan, kedepannya akan mengusut tuntas temuan ini dan akan melaporkan ke Aparat Hukum terkait Dugaan Korupsi Proyek drainase dijalan Klambir V tersebut, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(BB01)