Sinergi Gernas PIP, Bank Indonesia Perluasan KAD, Operasi Pasar dan Urban Farming

SIANTAR – BarisanBaru.Com
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) untuk Perkuat Pengendalian Inflasi di Wilayah KPw BI Pematang Siantar yaitu Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD),penyelenggaraan Operasi Pasar maupun Pasar Murah, serta Implementasi gerakan Urban Farming dan Digital Farming.

Kegiatan dipusatkan di Lapangan Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka Pematang Siantar, Jumat (30/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kegiatan ini diikuti lima kabupaten/kota di wilayah kerja KPw BI Pematang Siantar, yaitu Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Kepala KPw BI Pematang Siantar Teuku Munandar dalam sambutannya menerangkan
Ditengah inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami pelambatan. Dari proyeksi IMF, negara-negara maju dan berkembang pada tahun 2022 akan mengalami pertumbuhan ekonomi
yg lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Inilah yang disebut dengan stagflasi, yaitu suatu kondisi dimana pertumbuhan ekonomi melambat, sementara di sisi lain inflasi
mengalami peningkatan.

Alhamdulillah, kata Munandar kondisi ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lainnya. Tingkat inflasi berada di level 4,69%, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang berada di kisaran 4,5 s.d. 5,3%

Lebih lanjut Munandar mengatakan menyadari kondisi dunia yang sedang tidak baik akibat ancaman stagflasi, Presiden RI Joko Widodo di berbagai kesempatan diantaranya saat rakornas pengendalian inflasi bulan agustus lalu, memberikan arahan agar semua pihak jangan bekerja biasa-biasa saja. Ancaman inflasi yang menjadi momok semua negara termasuk Indonesia, harus dihadapi dengan kerja ekstra, bukan hanya rutinitas.

Mencermati tekanan inflasi kedepannya, kata Teuku Munandar, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi bulan Agustus lalu, Presiden RI Jokowi memberikan 5 arahan yang dapat menjadi panduan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kelima arahan tersebut adalah, memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD), menurunkan biaya transportasi, optimalisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam upaya pengendalian inflasi, dan percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kelima arahan presiden tersebut, diperkuat dengan arahan Menko Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah dapat melakukan langkah-langkah aksi sebagai upaya mengantisipasi tekanan inflasi hingga akhir tahun. Khusus untuk pengendalian inflasi pangan yang dihadapkan pada 3 tantangan utama yaitu tingginya supply shock, kendala produksi dan distribusi, serta isu ketahanan pangan, Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan”,jelasnya.

Sementara untuk Kota Pematang Siantar, sebagai salah satu dari lima kabupaten/kota di Sumut yang menjadi daerah penghitungan inflasi, laju inflasi pada Agustus 2022 berada di angka 5,01% (secara tahunan).

Teuku Munandar menjelaskan komoditas yang selama tahun 2022 ini sering muncul menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam, cabai, rokok, ikan dencis, tomat, dan bawang merah. Selama Mei hingga Agustus 2022, kenaikan laju inflasi Pematang Siantar tercatat 0,48%, yang berarti lebih rendah dari kenaikan laju inflasi nasional yang mencapai 1,14%.

“Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memberikan insentif berupa alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10,44 miliar kepada Pemko Pematang Siantar. Tentunya ini semua berkat kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Wali Kota, dan didukung oleh stakeholder lainnya di Pematang Siantar. Kita berikan aplause untuk Pemko Pematang Siantar dan kita semua,” tuturnya.

Di Provinsi Sumut, sambungnya, kick off GNPIP telah diakukan 31 Agustus 2022 di Kabupaten Deliserdang, yang dihadiri oleh Deputi Gubernur BI, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Kapolda, Kajari, Komisi XI DPR-RI, Kepala Perwakilan BI, dan Bupati/Wali Kota di Provinsi Sumut.

Tiga cakupan kegiatan yang dilakukan dalam GNPIP di Provinsi Sumut yaitu Perluasan KAD, penyelenggaraan Operasi Pasar maupun Pasar Murah, serta Implementasi gerakan Urban Farming dan Digital Farming.

“Ketiga program ini diharapkan juga dilakukan oleh TPID di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumut. Untuk kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BI Pematang Siantar, tindak lanjut terhadap program Gernas PIP Provinsi Sumut akan dimulai hari ini,” sebutnya.

Munandar juga menyampaikan, cakupan program kerja Gernas PIP yang diluncurkan yaitu perluasan KAD yang ditandai penandatanganan MOU KAD antara Kota Pematang Siantar dengan Kabupaten Simalungun, serta penandatanganan MOU KAD antara Pemkab Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung. Kemudian, kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh TPID Pematang Siantar pada pagi harinya, serta program Urban Farming berupa pembagian polybag kepada masyarakat di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labusel.

Masing-masing kota/kabupaten nantinya akan mendapat 7.700 polibag cabai merah, 3.500 polibag cabai rawit, 770 polibag sawi hijau, dan 770 polibag tomat.

Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA sebagai keynote speaker menyampaikan Gernas PIP merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional. Kegiatan ini mencakup perluasan kerjasama antar daerah, komitmen penyelanggaraan operasi pasar, serta implementasi Gerakan Urban Farming.

“Kita harus menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan,” katanya.

Pemko Pematang Sianțar bersama TPID Kota Pematang Siantar dan seluruh stakeholders harus mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk mewarnai implementasi Gernas PIP, BI dan Pemko Pematang Siantar menyepakati perluasan KAD, komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar dan pencanangan urban farming dengan pembagian 7.700 bibit cabai merah, 3.500 bibit cabai rawit, 770 bibit sawi hijau, dan 770 bibit tomat.

Kota Pematang Siantar termasuk dalam 7 kategori lima daerah se-Sumut dan 10 besar kota se-Indonesia penerima DID sesuai Permenkeu RI Nomor 140/PMK.07/2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada 2022.

DID digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Percepatan pemulihan ekonomi
antara lain melalui perlindungan sosial seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, dan upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan dengan memperhatikan perempuan serta penyandang disabilitas.

Susanti berharap kegiatan tersebut bisa memperluas KAD, terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas, terus melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder, serta mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MoU KAD Kabupaten Simalungun dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel). Di mana pihak Pemerintah Provinsi Babel hadir secara virtual. Kemudian penandatanganan Nota Kesepahaman Pemko Pematang Siantar dengan Pemkab Simalungun.(iw)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.