Tapsel, barisanbaru.com
Tindaklanjut terjadinya bentrok antar dua kelompok mahasiswa yang pro-kontra di kantor Bupati Kab.Tapanuli Selatan pada tanggal 16 September lalu, Massa AMPERA (Aliansi Mahasiswa Pemuda Pejuang Rakyat) mendatangi Polres Tapsel, (23/9) kemarin meminta agar pihak kepolisian memeriksa oknum penganiaya massa AMPERA termasuk diantaranya mahasiswa yang mengatasnamakan massa HMI Kota Padangsidimpuan dan oknum Satpol-PP. Demikian disampaikan massa Ampera dalam bentuk aksi damai di depan kantor polres Tapsel, kemarin.
Pasca bentrok tersebut AMPERA yang merasa korban penganiayaan, telah melaporkan oknum-oknum yang telah melakukan kekerasan dan penghinaan terhadap kelompok mereka (Ampera) yang dibuktikan dengan surat tanda laporan polisi No.LP/231/IX/2019/TAPSEL/SUMUT. Dalam laporan Polisi tersebut disebutkan terdapat 3 nama yang menjadi korban, diantaranya Rahmat Faisal Amir, Ahmad Baringin Siregar dan Mohammad Ramadhan. Sedangkan saksi kejad Syarifuddin Harahap dan Roni Yakub Azhari Harahap.
Desakan yang dituangkan dalam orasi dan surat menyebutkan bahwa, massa Ampera mendukung Kapolres Tapsel agar memanggil dan menangkap oknum Satpol-PP yang melakukan tindak kekerasan terhadap massa unjuk rasa tanggal 09 September yang lalu yang diduga telah mencederai demokrasi .
Selanjutnya agar memanggil oknum kelompok mahasiswa yang diduga mengatasnamakan HMI cabang Kota Padangsidimpuan  dan terindikasi mengatakan kelompok massa Ampera dengan sebutan organisasi terlarang (PKI) pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan melakukan penganiayaan.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya kelompok tertentu dalam mengambil keuntungan atas pergerakan mereka, Ampera juga menyurati Ketua DPRD Tapsel yang isinya menegaskan bahwa pihak Ampera mempercayakan penindakan hukum kepada Polres Tapsel terhadap hal-hal yang dianggap melawan hukum kemudian Ampera mngatakan tidak pernah meminta Pembentukan Pansus kepada DPRD Tapsel terkait dengan kejadian aksi pada tanggal 09 September dan 16 September 2019 lalu .
Kasat Reskrim Polres Tapsel. AKP Alexander Piliang, kepada wartawan menyebutkan , bahwa pihaknya (kepolisian-red) benar telah menerima laporan pengaduan dari AMPERA , namun pihak yang mengatasnamakan HMI juga melakukan laporan, artinya keduanya saling lapor.
“benar kedua belah pihak saling melapor dan sedang dalam proses pemeriksaan saksi saksi”, jelas Alexander via selular.
Tambahnya, keseluruhan LP (Laporan Pengaduan) yang masuk ke polres Tapsel ada 3 LP, 2 dari massa Ampera dan 1 dari massa HMI. Untuk LP dari Ampera masing-masing mengadukan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh massa HMI dan oknum satpol pp. 
Sebaliknya, massa HMI juga melakukan pengaduan terhadap oknum massa Ampera yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada massa Ampera yang juga merasa jadi korban penganiayaan.
Kini, pihak kepolisian sedang memeriksa pihak pelapor dan terlapor kedua massa yang berbeda, tahap ini masih dalam tahap pengembangan, seperti mendalami izin demo dan izin lembaga . Kami akan memanggil Kesbang untuk menelusri izin mereka. Sampai saat ini , ditemukan adanya ketidaksesuaian seperti akta notaris Ampera baru tercatat tertanggal 14 September 2019, sedangkan aksi unjuk rasa sudah dilakukan sebelum legalitas perinzinan lembaga terbit yakni tanggal 09 September 2019 lalu. Tak terlepas dengan massa yang mengatasnamakan dirinya HMI, kita juga akan telusuri izinnya.
Menurut Kasat, untuk mengemukakan pendapat di hadapan halayak ramai itu harus ada aturan, seharusnya massa atau lembaga yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di dua kabupaten/kota yang berlainan harus mendapatkan izin dari Polda, bukan lagi polres, namun itu tidak perdebatkan , serunya.     
Sementara, Pengaduan dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum satpol pp terhadap massa Ampera, Kasat Reskrim menjelaskan, “ setelah dilakukan penyelidikan kejadian , ternyata Satpol PP terlihat mencoba mencegah terjadinya  kemacetan lalu lintas dengan memindahkan massa Ampera yang melakukan aksi tidur di jalan lintas sumatera (jalinsum) yang sempat menyebabkan kemacetan. Menurutnya, tidak ada unsur penganiayaan disitu, hanya saja pihak massa Ampera yang sedang dipindahkan meronta-ronta.
Namun, karena ini sifatnya delik aduan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan mediasi, untuk mendapatkan perdamaian antara mereka yang bertikai, tambah Kasat.
Koordinator massa Ampera yang dicoba dihubungi wartawan via whatsapp untuk mendapatkan klarifikasi , hingga saat ini belum memberikan tanggapan . (AM)