Medan,barisanbaru.com – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang kini sedang dalam bidikan Polda Sumatera Utara (Sumut) menemui babak baru.  Dari potensi PAD di tahun 2018 sebesar Rp139 miliar, penerimaan per Oktober lalu hanya mencapai Rp 8-9 Miliar. Siapa oknum yang paling bertanggung jawab, ???

Penghasilan PAD Kota Medan terbesar dicapai pajak reklame, Izin mendirikan Bangunan (IMB), dan pemasukan dari retribusi perparkiran.

Dalam Dialog Interaktif yang digelar salah satu stasiun Televisi, pada Rabu (26/12/18) pukul 14.00 WIB. Dikatakan seorang pengamat Ekonomi USU, Choky Ahamad Syawier, kurangnya pengawasan akan dugaan penyelewengan kebocoran PAD yang tidak efektif dari Badan Pengawas/pemerintah tertentu, sudah pasti berdampak pada pembiayaan pembangunan kedepan.

“Ditanya siapa yang bertanggung jawab, ya sudah pasti badan pengawas/pemerintah itu sendiri, perencanaan yang baik tidak terlepas dari paradoks unsur kepentingan semata, terangnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Maruli Tua Tarigan mengatakan, 80 persen “meng-iya-kan”dugaan kebocoran PAD karena kesalahan system administrasi Pemerintah. ‘Menjamurnya’ Reklame Ilegal diakui si pengusaha bukan karena tidak membayar, terkadang pun perusahaan reklame mau membayar tetapi masih terkendala di perizinan dan kelengkapan administrasi yang ribet lainnya, imbuhnya.

Sebagai Informasi, statement Kapolda Sumut, Irjen Pol. Agus Andrianto yang menyinggung soal dugaan penyelewengan pajak dan retribusi dari sejumlah pos-pos pemasukan daerah, dari target pemasukan IMB pada 2018 sebesar Rp147 miliar, sampai November baru Rp23 miliar. Ada sekira Rp124 miliar potensi yang lost,” katanya pada beberapa hari lalu.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtama menambahkan, pihaknya sudah mengimbau secara persuasif dan akan melakukan tindakan tegas terkait dugaan penyelewengan yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.

setelah sebelumnya melakukan OTT soal pajak permainan dan pajak restauran. Pertama kami berikan imbauan untuk berbenah, tegasnya.

Menurutnya, sejumlah penyelewengan penyebab kebocoran PAD ini disebabkan adanya tangan-tangan tak terlihat dan tersentuh yang ‘bermain’. “Ada banyak invisible hand yang bermain di sana. Makanya itu yang menyebankan kebocoran-kebocoran tadi terjadi,” katanya.

Diketahui, untuk Kota Medan sudah ada 2.408 reklame tak berijin yang ditindak. Tersisa 600 hingga 700 reklame besar yang berjalan untuk ditertibkan. Modus yang dilakukan para pengemplang pajak reklame itu yakni dengan memajang foto-foto pejabat daerah.

“Tujuannya agar reklame-reklame bermasalah itu tidak ditertibkan. Nah, hal ini sedang kami selidiki dan akan dicari siapa yang bertanggung jawab, mulai penyedia hingga penggunanya,” ucapnya.

Rony menyebutkan, pos-pos yang menjadi potensi penyelewengan PAD ini di antaranya bidang Pendidikan, Kesehatan, pelayanan terpadu, dinas sosial, Badan Lingkungan Hidup (BLH), kebersihan, dan Pekerjaan Umum (PU).

(Hen)