Tapsel, (barisanbaru.com)

Masih belum adanya keterangan Konferensi Pers dari pihak Polres Tapanuli Selatan (Tapsel), akan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seputar kasus dugaan perambahan hutan di desa Batangtura Julu, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum Walikota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution menimbulkan Tanda Tanya dan praduga-praduga dimata Masyarakat, Selasa (29/10/2019).

Pasalnya sudah 2 bulan lamanya muncul kesimpang siuran informasi bahkan menjadi “buah bibir” issue dimasyarakat Kota padangsidimpuan khususnya yang menyebutkan bahwa, pasca bergulir kasus yang diduga melibatkan oknum Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, terdengar khabar Walikota Padangsidimpuan dan Kapolres Tapsel disinyalir ber-sua alias bertemu “Empat Mata” di Jakarta baru-baru ini.  Tak jelas apa motif dari khabar pertemuan tersebut, apakah ada kaitannya dengan penyelesaian kasus atau pertemuan antar Muspida di daerah lain (Jakarta-red).

Alat bukti backhoe excavator milik PU Padangsidimpuan yang disita Polres Tapsel pada 2 (dua) bulan lalu tepatnya Agustus 2019 .Foto: ist

               Salah seorang aktifis pengamat Aparatur Siplil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan berinisial “MH” mengatakan, “Katanya, pak wali baru pulang dari Jakarta dan berjumpa dengan Kapolres Tapsel disana,” tutur MH kepada wartawan barisanbaru.com, kemarin.

Tambah MH yang juga penasaran ada apa sih dengan pertemuan keduanya, “kalau pertemuan antar Muspida, kenapa yang lainnya seperti Dandim, Kajari dan Ketua Pengadilan masih di tempat,”? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu, tandas MH.

                Sebelumnya, dikhabarkan bahwa keterlibatan Irsan Efendi Nasution tampak samar, karena penjaga kebun yang disebut sebagai orang yang melakukan kontrak sewa alat berat (beckho excavator) untuk menggarap kawasan hutan Negara tersebut diduga melarikan diri.

                 Muncul lagi pertanyaan, apakah dengan dugaan larinya penjaga kebun ini akan menghentikan perkara? Dan/atau akan menghilangkan nama Irsan Efendi masuk dalam daftar BAP kepolisian ?

Merujuk dalam suatu kasus yang pernah ada ditangani Kepolisian, seperti kasus Mobil ‘Bodong” yang sempat viral beberapa tahun sebelumnya, dengan larinya staf di KPKN (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara) sebagai terduga pelaku pemalsuan BPKB mobil bodong, kasus mengambang menyusul saksi kunci perkara tidak dapat diperiksa karena lari.

                Namun opini ini, ditepis oleh MH dengan mengatakan kasusnya jauh berbeda dengan kasus dugaan perambahan hutan yang saat ini sedang ditangani Polres Tapsel, karena lokasi hutan Negara yang dirubah menjadi kebun adalah milik Irsan Efendi Nasution, penjaga kebun tak mungkin bekerja tanpa perintah pemilik dan penjaga kebun dengan gaji seadanya tak akan mampu menyewa alat berat .

                Logika hukumnya, kata MH, jikapun yang menyewa alat dibukukan atas nama penjaga kebun selaku pihak penyewa, ini bahkan akan menambahkan tersangka baru dengan menyeret orang lain yang terlibat dalam pemalsuan dokumen kontrak sewa alat berat. Jadi, dalam satu kejadian akan terdaftar 3 jenis perkara, yakni : kasus perambahan hutan (TIPITER) , kasus Korupsi pemakaian alat berat (TIPIKOR) dan kasus pemalsuan dokumen (PIDUM).

Untuk tindak pidana korupsinya, polisi bisa saja memeriksa Irsan Efendi Nasution selaku Penguasa nomor satu di kota Padangsidiimpuan, apakah beliau terlibat menggunakan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dengan cara mengintidimasi bawahan dalam hal ini Kadis PUD dan staf yang terkait dengan alat berat tersebut.

Kalaulah pengelolaan kebun ini murni bisnis , tanpa campur tangan dengan kekuasaan dan/atau jabatan, tak mungkin katakanlah Irsan memakai alat berat milik Pemko Padangsidimpuan yang jarak tempuhnya lebih jauh ketimbang alat berat  milik PUD Kab. Tapsel, ataupun pemilik alat berat swasta yang berada dekat dengan lokasi tersebut . Karena makin jauh alat berat disewa, maka biaya mobilisasinya akan semakin besar, beber MH.

Yah, kita nantikan sajalah apa ending dari kasus ini, semoga penegakan supremasi hukum tidak mencederai peraturan perundangan yang berlaku di Negara NKRI ini, dikhawatirkan semakin lamanya Kepolisian “berlarut” belum menetapkan tersangka dalam kasus ini akan semakin menjadi opini yang simpang siur dimasyarakat, pintanya.

Kasat Reskrim AKP Alexander Piliang yang dikonfirmasi via aplikasi Whatapps handphonenya, ketika dipertanyakan kebenaran isu yang mengatakan ada pertemuan empat mata antara Kapolres dengan Walikota Padangsidimpuan di Jakarta dan dalam rangka apa, hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan. 

Bahkan Kabag Humasy maupun Protokoler Walikota Pemko Padangsidimpuan ketika dikonfirmasi barisanbaru.com tidak memberikan komentar dan tanggapan hingga saat ini.

   (TIM)