Padangsidimpuan,barisanbaru.com

Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto terkesan bungkam atas kasus dugaan perambahan kawasan hutan negara yang dilakukan oleh oknum walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution di desa Batangtura Julu, Kec. Sipirok Kabupaten Tapsel.

Sikap “tidak bersuara” Ketua DPRD ini ditengarai lebih memetingkan kepentingan partai politik daripada kepentingan umum sehingga lebih memilih jalan diam dan tidak memberikan komentar atas kejadian tersebut. Hal ini diduga disebabkan karena oknum waliikota Irsan Efendi merupakan komandannya Siwan Siswanto di DPD Golkar Kota Padangsidimpuan, yang disinyalir dapat berekses negatif terhadap karirnya sebagai Ketua DPRD.

Siwan Siswanto saat ditanya Barisan Baru soal keterlibatan oknum walikota atas dugaan perambahan hutan di kawasan hutan negara kemarin, via aplikasi whatsapp bahkan via sms kemarin, Sabtu (12/10) tidak memberikan tanggapan. Siwan yang juga kader partai Golkar tersebut tidak mengangkat telepon selular dari wartawan.

Padahal dari pesan singkat, wartawan mengharapkan agar Ketua DPRD dapat memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat, bukan mewakili entrance partai. semisal Ketua DPRD dapat memberikan pandangan seorang peminpin rakyat tersandung kasus hukum terhadap masa depan kepeminpinannya. Bahkan Siwan Siswanto selaku wakil rakyat dimintakan untuk membuka suara karena rakyat membutuhkam gebrakannya sebagai wakil rakyat.

Sama hal dengan kader partai Golkar lainnya seperti Ahmad Maulana Harahap yang juga anggota DPRD kota Padangsidimpuan priode 2019 – 2024 juga memilih bungkam alias tidak menjawab pertanyaan wartawan.

Barisan Baru mencoba menghubungi anggota DPRD lainnya yang tidak satu partai dengan walikota Padangsidimpuan yang berasal dari PAN yakni Erfi J. Samudera Dalimunthe untuk meminta tanggapannya terhadap kasus yang melibatkan oknum walikota Padangsidimpuan tersebut. Saat berita ini dirilis Erfi juga tampak bungkam seribu bahasa tidak memberikan tanggapan.

Nurdin Lubis, warga Jl. Sutan Muhammad Arif kepada Barisan Baru menyebutkan, ini adalah gambaran wakil rakyat yang hanya bisa datang duduk diam yang membuat lembaga tersebut sebagai lembaga “paduan suara”, sementara persoalan rakyat tak bisa diakomodir.

“Tak tahu apakah mereka bahagian anggota DPRD yang mendapatkan kursinya diduga diperoleh melalui “jalan sesat”, sehingga sikap “antipati” terhadap rakyat muncul, hanya Tuhan yang bisa menjawab, tandas Nurdin ? (TIM)