Tapanuli Selatan, barisanbaru.com

Terkait penyegelan Police Line yang dilakukan Polres Tapanuli Selatan berupa alat berat (Excavator) milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Padangsidimpuan pada Agustus 2019 lalu, hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan.

Bahkan disebut-sebut milik “empunya backhoe” Wali Kota (Walkot) Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution  yang “kepergok” tak gentar bahkan sempat terjadi perdebatan dengan sejumlah aktivis ALARM dan Masyarakat Peduli Hutan Indonesia (MPHI) ketika alat berat tersebut beroperasi di kawasan hutan Desa Batangtura Julu, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Rakyat Merdeka (ALARM) Murnif Hutasuhut, mengatakan dengan pertanyaan Ini hutan produksi, seharusnya jika di bawah 5 hektare harus mengantongi izin gubernur????,tegasnya.

Wali kota Irsan menegaskan, “tidak mau tau soal status hutan dan meminta para aktivis untuk menghadirkan petugas dari Dinas Kehutanan,” kata Murnif, menirukan ucapan wali kota kepada wartawan.

Ironisnya oknum Walikota bersikeras menanyakan “Apa dasarmu mengatakan ini kawasan hutan negara, dari siapa kau tahu,” sambungnya.

Meskipun dari aktivis sudah turun ke lokasi dengan membawa tenaga ahli menggunakan Global Positioning System (GPS), alat untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit di perkebunan kopi milik Irsan.

Merasa diacuhkan, ALARM beserta aktivis MPHI melaporkan Oknum walikota ke Polres Tapsel dengan pasal dugaan melanggar SK.1076/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.

Hingga kini, penanganan kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Tapsel kepada Kadis PUD Kota Padangsidimpuan Ir. Armin Siregar dan Walikota Padangsidimpuan di unit IV TIPITER (Tindak Pidana Tertentu). Karena kasus ini terindikasi terseret kepada 2 kasus yakni TIPITER dan TIPIKOR, Polres Tapsel juga telah memeriksa Armin Siregar di unit TIPIKOR . Sedangkan Irsan Efendi Nasution (oknum walikota) akan juga mendapat giliran pemeriksaan di TIPIKOR.

Diharapkan kinerja Kepolisian dapat menunjukkan keprofessionalan dalam menangani kasus ini, senada disampaikan  Ketua LSM Usut Koruptor Uang Negara (UKUr) Sumut, Hendy Setiawan, “dalam hal ini, diminta Polres Tapsel  dapat menunjukkan professionalisme, jangan karena kasus ini menyeret orang nomor satu di kota Padangsidmpuan (walikota-red) hingga kini belum satu pun ditetapkan tersangka,” pintanya.   

Bahkan Hendy berharap jangan ada dugaan “Main Mata”, apalagi kalau sampai kasus ini Stagnan (jalan ditempat) padahal jelas dan terang alat bukti disita berupa excavator, sambung pria berkacamata tersebut kepada BarBar.

(Tim)