Diduga “Menguap”, Anggaran Kliping (Release Berita) Pemkab Paluta Tidak Dibayarkan

Paluta – BARISANBARU News

Miris, Semenjak kepemimpinan menjadi Bupati-Wakil Bupati  Paluta (Padang Lawas Utara), Andar Amin Harahap-Hariro Harahap, minim bahkan ditiadakan mengenai anggaran publikasi kliping (release berita) wartawan yang berposko di Humasy Pemkab Paluta, pada Sabtu (24/4/2021).

Sepertinya kebijakan Pemkab Paluta dalam pengelolaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bertolak belakang dengan pepatah yang mengatakan bahwa “bila kita ingin menguasai dunia maka kuasailah informasi”. Banyak orang-orang yang berhasil dan jadi orang hebat gara-gara menguasai informasi. Bisnis saja sekarang membutuhkan informasi, termasuk instansi pemerintahan tak terlepas dari informasi. Birokrat dan informasi tak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling keterkaitan.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) seolah menjadi dilema bahkan diduga Multitafsir bagi Hubungan Masyarakat (Humasy) maupun Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Paluta, sehingga Anggaran Publikasi Media tersebut diduga “menguap”, dalam artian entah itu defisit Anggaran atau diduga kesalahan dalam penyusunan APBD prihal pembayaran kliping (release) berita sehingga terjadi pemotongan refocusing anggaran publikasi tersebut.

Sejatinya, Wartawan dalam mencari dan meliput berita di zaman sekarang ini menjalankan Keterbukaan Informasi Publik bukan ancaman, apalagi gangguan serius, justru seharusnya jadikan keterbukaan ini sebagai cara agar masyarakat lebih percaya lagi kepada lembaga pemerintahan atau badan publik. Banyak kepala daerah di Indonesia yang citranya melejit gara-gara membuka akses informasi dan membeberkan semua informasi publik. Sebut saja Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan lainnya. Para kepala daerah tersebut membuat gebrakan dalam pengelolaan anggaran daerah, bahkan membuat website desa dan memampang seluruh anggarannya di website dan papan pengumuman lainnya, termasuk di alun-alun dan di tempat umum. Ini perlu dicontoh oleh kepala daerah di Paluta. Bahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno merasa gemas melihat kepala daerah yang belum terbuka. Ia sempat melontarkan kata, “Jadikan informasi publik itu sebagai kebutuhan masyarakat. Jangan ditutup-tutupi. Bukan zamannya untuk  menutup rapat informasi publik,” kata Pak Pratikno.

Membangun citra positif dalam sebuah pemerintahan merupakan tugas utama humasy. Ibnu Hamad dalam bukunya Komunikasi sebagai Wacana menjelaskan, komunikasi dua arah akan lebih baik dibandingkan komunikasi satu arah. Di sinilah tugas humasy dalam membangun komunikasi dan mengemas informasi, sehingga pesannya akan tersampaikan dengan baik.

TIDAK PERNAH LAGI DIBAYARKAN

Wartawan Media Cetak maupun Elektronik mengeluhkan Anggaran publikasi informasi berita kegiatan Pemkab Paluta tidak pernah lagi dibayarkan, hal tersebut dikesalkan Ds salah satu wartawan Paluta yang berposko di Humasy, “tidak pernah lagi dibayarkan”, ujar Ds.

Lebih lanjut Kalau Bupati dulu mah…enak, gaul lagi sama pers, kita disuruh lagi bikin posko dan dianggarkan lagi, Kalau Anaknya yang sekarang yang mimpin, Andar Amin Harahap gak ada lagi ditampung anggaran, Ujar Ds kepada BARISANBARU News

Kadis Kominfo Paluta, Lailar Rusdi Nasution ketika dikonfirmasi melalui via Whatsapp mengatakan, penulisan berita atau kliping tidak bisa lagi dibayarkan karena itu sudah merupakan tugas jurnalis, lebih lanjut yang seharusnya membayar jurnalis adalah kewajiban Pemred masing masing, namun kita tetap dapat menjalin kerja sama dengan media, dalam hal publikasi kegiatan kegiatan Pemda, misalnya dalam bentuk iklan maupun Advertorial sesuai dengan penganggaran yang ditampung OPD terkait, pada kamis (15/4/2021).

Ditambahkan Lailar Rusdi, hal tersebut merupakan ekses dari pemotongan Anggaran Refocusing kemaren .lebih lanjut ketika awak media Barisan Baru News menanyakan berapa anggaran publikasi pertahunnya, saya kurang etis kita publish karena miris kita melihat jumlahnya, apalagi kalau dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain nantinya tutup Lailar.

(Dewi)

KOMENTAR ANDA

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.