Medan, barisanbaru.com – Di penghujung tahun 2018, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memusnahkan sekitar Rp. 2 milyar obat dan makanan ilegal tanpa izin edar tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat / manfaat dan mutu. Produk yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan penindakan Balai Besar Pom (BBPOM) di Medan disarana produksi dan distribusi di wilayah Sumatera Utara.

Acara pemusnahan obat dan makanan ilegal secara simbolis itu berlangsung belum lama ini di halaman BBPOM di Medan dihadiri Kepala BBPOM RI, Penny K. Lukito, kepada BBPOM di Medan Drs. Yulius Sacramento Tarigan, mewakili Kapoldasu, mewakili kejaksaan, BNN Provsu serta instansi terkait lainnya.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukita mengatakan, selama tahun 2018, BBPOM di Medan telah memproses 15 perkara pro-justitia dengan nilai barang bukti mencapai Rp. 4,1 milyar yang didominasi perkara di bidang pangan. Selama tiga tahun sejak 2016-2018, perkara di bidang pangan mendominasi hasil pengawasan BBPOM di Medan. Sedangkan nilai barang bukti mengalami fluktuasi, dimana pada 2016  mencapai Rp. 10,34 milyar hasil dari 17 perkara pro justitia dan Rp. 3,01 milyar pada 2017 dari 17 perkara pro justitia, jelasnya.

Mengingat pelanggaran di bidang obat dan makanan merupakan kejahatan kemanusiaan karena membahayakan kesehatan masyarakat dan mengancam generasi penerus bangsa, maka BPOM RI terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk masyarakat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan. Berbagai terobosan dan strategi dilakukan BPOM RI untuk menghadapi dan menangani tren terkini kasus pelanggaran atau kejahatan dibidang obat dan makanan. BPOM RI terus meningkatkan efektivitas penindakan melalui penindakan berdesain link khusus dengan intelijen, informan, kepolisian, dan kejaksaan, dengan pola tangkap tahan terhadap pelaku pelanggaran, Sebut Kepala BPOM RI Penny K-Lukito.

BPOM RI terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran obat dan makanan ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan semua pemangku kepentingan, termasuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai konsumen cerdas dengan selalu “Cek Klik”. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi pada label, memiliki izin edar, dan tidak melebihi masa kadaluarsa, jelasnya. Badan POM menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, tanpa izin edar atau palsu. Apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigai atau mempunyai informasi yang ingin disampaikan, agar menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM, dengan nomor telepon 021 – 4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id. Atau ulpk_badanpom@yahoo.co.id atau Layanan Informasi Konsumen di BBPOM/ BPOM di seluruh Indonesia. Khusus untuk BBPOM di Medan dengan nomor telepon (061)- 6628363, tandas Penny.

Penny menambahkan, “sat ini BPOM RI sudah hadir di ibukota Provinsi Sumatera Utara serta Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Toba Samosir untuk mengawal keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu obat dan makanan. Kami optimis penandatangan kesepakatan bersama antara BPOM RI dengan USU dan pemerintah 7 Kabupaten/ Kota di Sumut tentang pengawasan obat dan makanan menjadi momentum penguatan komitmen, yang akan kita implementasikan dalam program kegiatan konkrit untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa”, pungkasnya. (SP)