Simalungun, (BarBar)

Ratusan massa guru honorer menggelar aksi demonstrasi ke DPRD Sumut. Mereka mengaku dipecat semena-mena oleh Bupati Simalungun JR Saragih. Tidak itu saja, 6 bulan gaji mereka juga tidak dibayar.

Jon Roi Purba Ketua Lembaga Kajian Pendidikan dan Politik (LKP2) di sela-sela aksi demo itu menduga Pemkab Simalungun telah melakukan Maladministrasi.  Sebab para guru diberhentikan hanya melalui surat edaran, padahal para guru diangkat dengan SK.

Anehnya lagi, para guru tersebut diberhentikan hanya dengan alasan guru berlebih. Sementara Pemkab Simalungun kembali merekrut guru di awal tahun 2017 tanpa transparansi, tidak terbuka dan ditutup-tutupi.

“Perekrutan ini membuktikan adanya kekurangan guru di Simalungun. Sementara ada 700 guru honor yang dipecat dan ditelantarkan. Enam bulan gajinya tidak dibayar. Ini tidak manusiawi..!” teriak Purba.

Selain itu menurut Jon Roi Purba, alasan lain dari pemecatan ini juga terkesan tidak masuk akal. Hanya karena anggaran untuk membayar gaji guru honor tidak cukup.

”Padahal di APBD Simalungun telah dianggarkan Rp8,3 miliar untuk gaji guru honor dengan nominal Rp 1 juta per bulan, dan kami hitung semestinya anggaran itu cukup untuk satu tahun. Ini jadi dasar kita memperjuangkan guru. Tidak mungkin juga anggaran dihitung kurang dari satu tahun”. (BB22)